IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Jl. Siliwangi Kota Cirebon)

Winda Mirnawati, Heriyani Agustina, Hery Nariyah

Sari


ABSTRACT

 

Street Vendors is a very complicated thing to ensure order. This became the basic tasks of municipal government in particular Cirebon Civil Service Police Unit to regulate street vendors, economic needs urgent that makes the street vendors sell on the road or on the sidewalk which should be forbidden by the local government area. The problem that arises if the implementation of policies regulating street vendors in the city of Cirebon can be increased in accordance with local regulations No. 9 of 2003 on Public Order policy on public order policy on public order by the local governments aimed so the vendors are supposed to walk not violate so as to create (Health, Beauty, and Order)

The method used is qualitative research informant with the chairman of the peace and public order agencies Civil Service Police Unit Cirebon city and street vendors on the sidewalks and on the road in Jalan Siliwangi Cirebon City. Techniques of data collection using interviews, observation, data analysis, and data validity.

Research results show that Control Policy Implementation street vendors in the city of Cirebon (status cases Jl. Siliwangi) is not optimal it is still a lot of problems including lack of regulatory policy on regulating local street vendors. Theories are taken using the theory of Van Meter and Van Horn include the size and purpose of the policy, resources, characteristics of the implementing agencies, communication between relevant organizations and implementing activities, social environment, political economy which is still unresolved due to the limited quality and quantity of the resources, the means, and infrastructure support order is not optimal.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Wahab, Solichin, 2001 Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Agustino, 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta

Agus, Purwanto, 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media

Dunn, William N. 2005 Pengantar analisis kebijakan publik. Yogya: gajah mada university pres

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfa Beta

Tacjhan, 2008 Implementasi kebijakan publik. AIPI, Bandung.

Tahir, Arifin, 2014. Kebijakan publik & Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. Bandung: Alfabeta

Winarto, budi, 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: PT. Media presindo

Widodo, 2007, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dam Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Cv Mandar Maju

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Peraturan Daerah

Peraturan Presien No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cirebon

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008, tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 41 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38).

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ciebon.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.