Crowe’s Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement

Krisnhoe Sukma Danuta

Abstract


Abstract

This research aims to identify how much the use of e-procurement can prevent or reduce things that trigger the occurrence of fraud, given the high level of corruption that occurs in the government procurement of goods/services. This research used qualitative method with a case study conducted in Procurement Services Unit, E-Procurement Services Unit, and the Inspectorate at one of the local government in Yogyakarta Region. This study focuses on two additional elements in crowe's fraud pentagon theory: arrogance and competence. The analysis results show e-procurement can reduce arrogance and competence through transparency obtained after using e-procurement. The limitations of this study is e-procurement only reaches the provider section which does not cover the entire procurement process.

Keywords: E-procurement; Fraud; Fraud pentagon; Government procurement

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak pemanfaatan e-procurement dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang memicu terjadinya fraud, mengingat tingginya tingkat korupsi yang terjadi pada proses pengadaan barang jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Inspektorat salah satu pemerintah daerah di Wilayah Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada dua elemen tambahan dalam crowe’s fraud pentagon theory yaitu arogansi dan kompetensi. Hasil analisis menunjukan e-procurement dapat mengurangi timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah menggunakan e-procurement. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah e-procurement yang hanya menjangkau bagian pemilihan penyedia yang  tidak mencakup keseluruhan proses pengadaan barang jasa.

Kata kunci: E-procurement; Fraud; Fraud pentagon; Pengadaan barang jasa


References


ACFE. (2017). Fraud Tree. http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditing and Assurance Service; an Integrated Approach. Essex : Pearson Education Limited.

Azmi, K. S. A., & Rahman, A. A. L. A. (2015). E-Procurement: A tool to mitigate public procurement fraud in Malaysia? Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG, 361–368.

Crowe Howarth LLP. 2010. IIA Practice Guide: Fraud and Internal Audit. Retrieved from http://aiba-us.org/wpcontent/uploads/2011/04/20100922AIBAFraud.pdf

Danuta, K. S. (2016). Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) untuk Mencegah Fraud pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. Issues in Accounting Education, 27(2), 555–579. Retrieved from https://doi.org/10.2308/iace-50131

Hasanuddin, M. (2013). 70 Persen Korupsi Dari Barang dan Jasa. Retrieved from http://www.antaranews.com/berita/378389/70-persen-korupsi-dari-barang-dan-jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Laporan Tahunan 2014; Menjaga Harapan Tetap Menyala. Retrieved from http://kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf

LPSE Kota Yogyakarta. (2017). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Retrieved from http://lpse.jogjakota.go.id/eproc/tentangkami

LPSE. (2015). SPSE Versi 3.6 Panitia. Jakarta: Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

LKPP. (2017). Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Retrieved from http://inaproc.lkpp.go.id/eproc/SyaratKetentuan2

LKPP. (2013). Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Petunjuk Pengoperasian SPSE 3.5. Jakarta: LKPP

Mandey, A. (2014). Indonesia Gagal Capai Target Indeks Persepsi Korupsi 2014. Retrieved from http://dunia.news.viva.co.id/news/read/ 64760-indonesia-gagal-capai-target-indeks-persepsi-korupsi-2014

Marks, J. (2010). Playing Offense in a High-risk Environment. Retrieved from http://www.crowehorwath.net/uploadedFiles/crowe-horwath-global/IIA/RISK8115_PlayingOffenseWP_lo[1].pdf

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia

Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012). Role of Public e-Procurement Technology to Reduce Corruption in Government Procurement. International Public Procurement Conference, 304–334.

Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Bidang Perekonomian

Putra, I. R. (2013). Pengadaan Barang/Jasa 'Juara' Kasus Korupsi yang Ditangani KPK. Retrieved from https://www.merdeka.com/uang/pengadaan-barangjasa-juara-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk.html

Restianto, Y. E. (2012). Implementasi E-Procurement pada Satuan Kerja Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Purwokerto: LPSE Universitas Jendral Soedirman

Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta

Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. The CPA Journal, 74(12), 38.

Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Method. London: Sage Publication Inc.

Zulfikar, M. (2015). ICW: Kerugian Negara Tahun 2014 Akibat Korupsi Rp 5,29 Triliun. Retrieved from http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/17/icw-kerugian-negara-tahun-2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun


Refbacks

  • There are currently no refbacks.